Malang Posco Media, Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi membuktikan keberhasilan strategi selective policy dengan mencatatkan lonjakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa sebesar 6,42% pada semester I tahun 2026. Di tengah ketidakpastian kondisi global sejak awal tahun, kantong pendapatan negara dari sektor ini sukses meroket hingga mencapai Rp 2.815.639.500.000, naik signifikan dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 2.645.712.900.000.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menekankan bahwa fokus imigrasi saat ini tidak lagi mengejar kuantitas, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis pada efisiensi.
> “Kami mengedepankan transformasi digital dan selective policy untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional, tanpa mengabaikan aspek keamanan negara,” ujar Hendarsam, Senin (6/7).
Pergeseran Tren Penerbitan Visa
Sepanjang semester I-2026, total penerbitan visa tercatat sebanyak 3.924.500, atau menurun 6,77% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 4.209.465 penerbitan.
Penurunan signifikan terjadi pada Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang menyusut 87,91%, dari 438.423 penerbitan pada tahun 2025 menjadi 52.999 penerbitan pada periode yang sama di tahun 2026.
Meskipun demikian, penerbitan visa kunjungan indeks C1 justru menunjukkan peningkatan sebesar 2,76% dengan 3.829.902 penerbitan, dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 (3.726.855).
Dominasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara:
* Australia: 848.802 kunjungan
* China: 668.432 kunjungan
* India: 334.107 kunjungan
* Korea Selatan: 202.101 kunjungan
* Amerika Serikat: 186.463 kunjungan
Golden Visa: Menunjukkan sinyal positif dengan 143 penerbitan.
Pada periode Januari s.d. Juni tahun 2026, jenis visa yang paling banyak diterbitkan adalah:
1. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival): 3.481.490 penerbitan
2. Visa Kunjungan Indeks C1: 113.323 penerbitan
3. Visa Kunjungan Indeks C20 (Instalasi Alat): 83.852 penerbitan
Penegakan Hukum dan Pengawasan Keimigrasian
Di sisi pengawasan, sebanyak 10.911 tindakan administratif keimigrasian telah dijalankan, termasuk 3.260 di antaranya berupa pembatalan izin tinggal dan deportasi. Sebagian besar tindakan tersebut diberikan terhadap individu yang melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan ketertiban umum, atau melanggar peraturan perundang-undangan.
Selain itu, imigrasi telah memproses hukum 23 orang WNA, dengan rincian:
Dalam tahap penyidikan: 17 orang
Dalam proses persidangan: 4 orang
Telah memperoleh keputusan hukum tetap (inkrah): 1 orang
> “Setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan langkah kami untuk menyaring kualitas orang asing yang masuk untuk meminimalisasi potensi risiko yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban nasional,” tegas Hendarsam.
Selama enam bulan terakhir, tercatat pula 401 WNI dan 36 WNA yang dicegah keluar Indonesia atas permintaan aparat penegak hukum. Sementara itu, sebanyak 2.102 WNA telah dimasukkan dalam daftar penangkalan, dengan 93,2% di antaranya (1.959 orang) terkait pelanggaran keimigrasian. Selain itu, petugas di lapangan juga melakukan sejumlah 1.704 penundaan keberangkatan terhadap pelintas yang terindikasi berisiko.
Layanan Domestik dan Data Perlintasan
Untuk layanan domestik, Imigrasi telah menerbitkan 1.673.816 paspor, dengan 9.017 permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Untuk warga asing yang menetap, tercatat:
Izin Tinggal Terbatas (ITAS): 23.082 penerbitan
Izin Tinggal Tetap (ITAP): 3.330 penerbitan
Global Citizenship of Indonesia: 54 permohonan telah diproses
Sementara itu, data perlintasan mencatat angka yang hampir seimbang antara pergerakan masuk dan keluar Indonesia, baik untuk WNA maupun WNI:
Kedatangan: 12.891.069
Keberangkatan: 12.866.474
Menutup keterangannya, Hendarsam menegaskan komitmen Ditjen Imigrasi untuk terus memperbaiki ekosistem pelayanan publik di paruh kedua tahun 2026.
“Capaian semester pertama ini menjadi batu loncatan bagi kami. Ke depan, kami akan terus mengupayakan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang lebih baik serta mampu merespons tantangan global yang semakin dinamis,” tutupnya. (*/nda)
Leave a Reply