Author: adminmpm

MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan peran ketua Rukun Warga (RW) menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan Program RT Berkelas. Selain mendampingi pelaksanaan program di lingkungan masing-masing, para ketua RW juga diminta memastikan usulan kegiatan dari setiap RT tidak saling tumpang tindih.

Menurut Wahyu, pendampingan oleh RW diperlukan karena Program RT Berkelas tidak memberikan anggaran secara langsung kepada pengurus RT. Seluruh kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme pemerintah dengan pendampingan dan pengawasan agar sesuai ketentuan administrasi. “Pak RW saya minta membantu bersama kelurahan untuk mendampingi. Supaya sejalan dengan keinginan masyarakat dan tidak terjadi tumpang tindih antar-RT,” ujar Wahyu kepada Malang Posco Media, Selasa (28/7).

Ia menjelaskan, pemerintah sengaja tidak menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada pengurus RT agar tidak membebani mereka dengan persoalan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan. Sebagai gantinya, Pemkot Malang menyiapkan sistem pendampingan mulai dari tingkat kelurahan hingga RW.

Program RT Berkelas yang mulai dijalankan pada 2026 tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya. Setiap RT memperoleh alokasi senilai Rp 50 juta yang diwujudkan dalam bentuk program sesuai hasil musyawarah warga.

Wahyu menilai pelaksanaan program itu mulai menumbuhkan kembali budaya musyawarah di tingkat lingkungan. Banyak RT kini rutin menggelar rembuk warga untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan. “Sekarang mereka mulai berdiskusi, RT-nya mau dibuat seperti apa. Ada yang fokus pada keamanan, kebersihan, lingkungan, tetapi juga ada kegiatan nonfisik seperti pelatihan tata rias pengantin, keterampilan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat lainnya,” katanya.

Selain pembangunan fisik, berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai bermunculan sebagai hasil usulan warga. Hal itu dinilai menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan di lingkungan masing-masing.

Wahyu mengaku telah beberapa kali meninjau langsung pelaksanaan RT Berkelas di sejumlah wilayah. Dari hasil pemantauan tersebut, ia melihat respons masyarakat cukup positif karena program dinilai mampu mengakomodasi kebutuhan yang selama ini belum terwujud melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan tahun pertama. Karena itu, berbagai masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan program pada 2027.

“Walaupun di tahun 2026 ini masih banyak keterbatasan, tapi semua ini akan menjadi bahan evaluasi saya di tahun 2027. Harapannya, program ini benar-benar sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat,” tegasnya. (ian/aim)

MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menegaskan perlunya duduk bersama yang melibatkan seluruh pihak berkepentingan terkait polemik jalan tembus di Griyashanta. Ia menekankan agar penyelesaian masalah ini tidak dilakukan secara sepotong-sepotong atau sepihak, melainkan secara menyeluruh.

Pertemuan tersebut setidaknya harus melibatkan jajaran Pemkot Malang, DPRD, pihak kecamatan dan kelurahan, pengurus RW serta RT terkait, warga pendukung, hingga entitas-entitas bisnis di kawasan tersebut. Dito menyebut, hal itu tercetus usai pihaknya belum lama ini sempat berkomunikasi dengan salah satu warga yang berharap agar persoalan itu dikomunikasikan secara komprehensif.

“Tanggal 17 Juli lalu sebetulnya dari RW, juga warga, tokoh masyarakat sana, ‘conference call’ dengan saya, komunikasi lah intinya dengan saya terkait masalah jalan tembus. Saya bilang, ya segera saja berkirim surat ke DPRD, segera kami atensi untuk langsung diagendakan,” terang Dito, Rabu (29/7).

Langkah ini dinilai penting untuk menyerap berbagai perspektif, meredam asumsi yang kurang tepat, serta memprioritaskan kepentingan bersama. Ia khawatir, selama ini mungkin bisa saja ada suatu hal yang terlewat atau ‘miss-komunikasi’ sehingga polemik ini masih terus berlanjut.

“Termasuk mengklarifikasi berbagai narasi-narasi termasuk asumsi-asumsi yang mungkin selama ini bagi yang menolak itu cukup banyak yang mungkin kurang pas, kurang tepat. Sehingga ketika duduk bersama, saya kira bisa jauh lebih klir di situ,” tambahnya.

Sementara menurut keyakinannya dan didukung data yang ada, ia menilai bahwa putusan pengadilan hingga Ombudsman, sebenarnya memang sudah cukup menguatkan pihak pemerintah. Sehingga apabila dilihat dari legal standing atau dasar hukumnya, penolakan yang ada ini dinilai telah terjawab dengan ditolaknya gugatan tersebut.

“Artinya sudah dengan ditolak itu kan sebetulnya memang legal standing-nya ada di Pemerintah Kota Malang untuk melakukan pembangunan jalan tembus, dan itu sudah masuk RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah), kemudian juga ada SK jalannya,” tegasnya.

Namun, Dito berharap tahapan selanjutnya dapat difokuskan pada komunikasi intensif dan pertemuan lintas sektor yang merangkul seluruh kepentingan secara persuasif. Sehingga langkah yang diambil ke depan tidak justru kontraproduktif bagi kepentingan umum. “Ketika duduk bersama, saya rasa akan selesai disitu. Termasuk wali kota, itu kan bagian dari Pemkot Malang, maka setidaknya ya supaya hadir juga,” tandasnya. (ian/aim)

MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Peredaran rokok ilegal di Jawa Timur masih menjadi ancaman serius. Sepanjang semester pertama 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur II berhasil menyita 71,1 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 59,9 Miliar.

Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II Muhamad Lukman menyampaikan, penindakan yang dilakukan selama periode 1 Januari hingga tersebut, nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai Rp 106,9 Miliar.

“Seluruh penindakan itu berhasil mengamankan potensi kerugian negara sebesar Rp 59,9 Miliar dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 106,9 Miliar,” terang Lukman saat Media Briefing di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Rabu (29/7).

Menurut Lukman, Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar dari sektor cukai. Karena itu, pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, terutama rokok ilegal, akan terus diperkuat. Untuk mendukung langkah tersebut, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Optimalisasi Penerimaan dan Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal. Satgas ini difokuskan untuk menekan peredaran rokok ilegal maupun barang kena cukai ilegal lainnya agar penerimaan negara dari sektor cukai dapat lebih optimal.

“(Hasil penindakan) Ini meningkatnya cukup signifikan, itu menunjukkan bahwa kinerja pengawasan kami terus meningkat. Kami konfirm juga ke perusahaan (legal) bahwa penindakan ini membuat mereka produksinya meningkat dan pemasaran cukup naik,” tambahnya.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, DJBC Jawa Timur II juga mencatat realisasi penerimaan negara yang positif. Hingga 30 Juni 2026, penerimaan yang berhasil dihimpun mencapai Rp 27,61 Triliun atau 43,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp 63,14 Triliun.

Lukman optimistis capaian tersebut akan terus meningkat hingga akhir tahun seiring penguatan pengawasan dan optimalisasi penerimaan.

“Upayanya kami tentu saja akan melakukan banyak intimasi ya dengan perusahaan. Kami diskusi, kami jemput bola ke perusahaan, kira-kira apa kendala untuk meningkatkan produksinya. Kemudian mencari informasi bagaimana pemasaran mereka di wilayah mana, kemudian juga berkomunikasi apakah kalau ditargetkan sekian itu mereka siap, dan rata-rata menyatakan mereka siap dengan target itu. Sehingga kami optimis capaiannya akan terlampaui,” tegasnya.

Di sisi lain, Bea Cukai juga menjalankan fungsi sebagai fasilitator perdagangan dan pendukung industri. Selama semester pertama 2026, DJBC Jawa Timur II menerbitkan izin fasilitas kepabeanan bagi tujuh perusahaan kawasan berikat di Ngawi, Madiun, dan Probolinggo.

Total investasi dari fasilitas tersebut mencapai Rp 343,39 Miliar dengan potensi penyerapan 2.651 tenaga kerja. Selain itu, Bea Cukai juga memberikan asistensi kepada calon penerima fasilitas serta menggelar sosialisasi kemudahan ekspor bagi pelaku UMKM di wilayah Malang Raya.

Lukman menegaskan, keberhasilan pengawasan tidak lepas dari sinergi dengan aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat. “Maka kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memerangi peredaran barang kena cukai ilegal agar tidak merugikan negara maupun industri hasil tembakau yang taat aturan,” tandasnya. (ian/aim)