Malang Posco Media, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi sebagai langkah strategis menyusun arah kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Mengusung tema “Berbenah Tanpa Henti, Menghadirkan Layanan Haji yang Humanis, Profesional, dan Adaptif”, Rakernas menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat tata kelola layanan haji Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan menjadi fondasi utama dalam menyempurnakan pelayanan kepada jemaah pada tahun mendatang.
“Rakernas ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi ruang bersama untuk membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kuat. Setiap tantangan yang kita temui, mulai dari tahap persiapan, operasional di Arab Saudi, hingga proses pemulangan jemaah, harus kita jadikan pelajaran untuk menghadirkan layanan yang semakin profesional, cepat, adaptif, dan humanis,” ujar Teguh saat membuka Rakernas di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji merupakan layanan publik yang kompleks karena melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, evaluasi menyeluruh diperlukan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan jemaah.
Rakernas difokuskan pada tiga sasaran utama, yakni mengidentifikasi berbagai persoalan teknis maupun nonteknis selama operasional haji di Arab Saudi hingga fase pemulangan, mengukur capaian pelayanan di bidang akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, dan layanan digital, serta menyusun rekomendasi strategis sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan haji di masa mendatang.
Berbagai aspek penyelenggaraan haji menjadi bahan pembahasan, mulai dari pengelolaan kuota, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), pembinaan manasik, rekrutmen petugas, pemeriksaan istitha’ah kesehatan, implementasi layanan Nusuk, penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi, layanan akomodasi, transportasi, konsumsi di Arab Saudi, pelaksanaan fase puncak haji, evaluasi layanan syarikah, hingga transformasi digital melalui penguatan Siskohat, Siskohatkes, dan aplikasi Kawal Haji.
Selain itu, Rakernas juga membahas penguatan kelembagaan, regulasi, tata kelola organisasi, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat penyelenggaraan ibadah haji nasional.
Sebanyak 967 peserta mengikuti Rakernas yang dipusatkan di Asrama Haji Kelas I dan Lapangan Galaxy Makodam Jaya, Halim, Jakarta. Peserta berasal dari jajaran Kementerian Haji pusat, kantor wilayah provinsi, kantor kabupaten/kota, hingga pengelola asrama haji kelas I dan II di seluruh Indonesia.
Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti paparan kebijakan, diskusi kelompok, sesi tanya jawab, hingga penyusunan rekomendasi yang akan menjadi bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan haji tahun berikutnya. Rakernas menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai institusi strategis, di antaranya Menteri Haji, Wakil Menteri Haji, Ketua Komisi VIII DPR RI, Anggota V BPK RI, para direktur jenderal di lingkungan Kementerian Haji, Inspektur Jenderal, Ombudsman RI, hingga Staf Teknis Haji KJRI Jeddah.
Tak hanya mengevaluasi kebijakan, Rakernas juga diisi kegiatan retreat yang didampingi instruktur dari TNI dan Polri sebagai upaya memperkuat kepemimpinan, soliditas organisasi, disiplin, serta kolaborasi antarpetugas.
“Transformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak cukup dilakukan melalui perubahan sistem semata. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan jemaah. Dari Rakernas inilah kita ingin melahirkan rekomendasi yang implementatif sehingga pelayanan haji Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun,” tutup Teguh.
Melalui Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M, Kementerian Haji berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji nasional, sekaligus menghadirkan layanan yang semakin aman, nyaman, profesional, adaptif, dan humanis bagi seluruh jemaah Indonesia. (aim)