MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp303 miliar menuai sorotan dari seluruh fraksi di DPRD Kota Malang. Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (8/7) kemarin, tujuh fraksi secara kompak meminta Pemkot Malang mengevaluasi pengelolaan anggaran agar penyerapan belanja lebih optimal.
Sorotan utama mengarah pada sejumlah pos belanja yang realisasinya jauh dari target. Di antaranya Belanja Tidak Terduga (BTT) serta belanja pegawai yang hanya mampu terserap sekitar 89 persen sepanjang 2025. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menjelaskan rendahnya realisasi belanja pegawai dipengaruhi adanya anggaran yang sempat dicadangkan untuk mengantisipasi kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN). Namun, rencana kenaikan gaji dari pemerintah pusat tidak terealisasi sehingga anggaran tersebut tidak terpakai.
“Memang kemarin sempat dicadangkan untuk kenaikan gaji pegawai. Karena dari pusat ada wacana itu, maka disiapkan anggarannya. Ternyata tidak jadi naik. Itu salah satu komponennya,” ujar Amithya usai rapat paripurna.
Selain itu, banyaknya jabatan yang kosong dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun terakhir turut memperbesar SiLPA. Kekosongan tersebut menyebabkan anggaran yang telah disiapkan untuk gaji, tunjangan jabatan, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak dapat dicairkan.
Kondisi tersebut diakui Pemkot Malang. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Hendru Martono, mengatakan banyak posisi yang belum terisi karena berbagai faktor sehingga berdampak langsung terhadap rendahnya penyerapan belanja pegawai.
Menurut Hendru, anggaran tunjangan jabatan dan TPP untuk posisi yang kosong otomatis menjadi sisa anggaran pada akhir tahun.
“Kalau jabatannya kosong, otomatis tunjangan jabatan dan TPP yang sudah dianggarkan tidak terserap. Itu memang berpengaruh terhadap besarnya SiLPA, meski bukan satu-satunya faktor,” jelasnya.
Ia menyebut kekosongan jabatan terjadi hampir di seluruh perangkat daerah, termasuk formasi guru yang jumlahnya cukup signifikan. Saat ini terdapat sekitar 70 hingga 75 jabatan kosong, mulai dari eselon II hingga eselon IVb.
“Jadi tinggal dikalikan saja, setiap jabatan itu dihitung untuk 14 bulan. Diakumulasikan seluruhnya, nilainya memang cukup besar dan ikut memengaruhi SiLPA,” katanya.
DPRD berharap besarnya SiLPA menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah kota agar perencanaan kebutuhan anggaran, pengisian jabatan strategis, serta pelaksanaan program dapat dilakukan lebih tepat sehingga dana APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (ian/aim)
Leave a Reply