MALANGPOSCOMEDIA, SORONG – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi tidak boleh membuat seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) cepat berpuas diri. Sebaliknya, momentum pascaoperasional haji harus dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah pada musim haji berikutnya.
Pesan tersebut disampaikan Menhaj saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (17/7).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere yang mewakili Gubernur Papua Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya.
Mengawali sambutannya, Menhaj mengaku bersyukur akhirnya dapat bersilaturahmi secara langsung dengan keluarga besar Kemenhaj di Papua Barat Daya. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi komitmen yang sejak lama ingin diwujudkan setelah transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
“Alhamdulillah, saya dapat bersilaturahmi langsung dengan keluarga besar Kemenhaj di Papua Barat Daya. Terus terang saya merasa memiliki utang kunjungan. Sejak Badan Penyelenggara Haji dibentuk hingga menjadi Kementerian Haji dan Umrah, baru hari ini saya bisa hadir di sini,” ujar Menhaj.
Ia juga mengapresiasi karakter masyarakat Papua Barat Daya yang dikenal menjunjung tinggi persaudaraan, toleransi, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendukung pelayanan kepada jemaah haji.
Meski mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Kemenhaj dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Menhaj mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dijadikan pijakan untuk terus berbenah.
“Masa puji-pujian sudah selesai. Sekarang saatnya kita fokus pada evaluasi. Kementerian yang baik bukan yang sibuk berbangga diri, tetapi kementerian yang terus memperbaiki diri,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, Menhaj menerima berbagai masukan dari jajaran Kemenhaj Papua Barat Daya. Di antaranya berkaitan dengan penguatan dan penataan sumber daya manusia, aspirasi mengenai tunjangan kinerja, hingga perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Seluruh aspirasi tersebut, kata Menhaj, menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga meminta seluruh pegawai tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang ditemui di lapangan. Menurutnya, budaya evaluasi yang terbuka menjadi kunci lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan pelayanan yang semakin berkualitas.
“Jangan takut menyampaikan masalah, karena setiap masukan adalah bahan untuk memperbaiki pelayanan kepada jemaah. Mari kita jadikan hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini sebagai pijakan untuk menghadirkan layanan yang lebih baik pada musim haji berikutnya. Yang sudah baik kita pertahankan, sedangkan yang masih kurang kita sempurnakan bersama,” ujarnya.
Menutup arahannya, Menhaj berharap seluruh jajaran Kemenhaj terus memperkuat sinergi dan komitmen dalam membangun penyelenggaraan ibadah haji yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Dengan budaya evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah optimistis kualitas layanan haji Indonesia akan terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. (aim)
