MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang kembali berjalan pada awal pekan ini. Dari total 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, sebanyak 64 dapur umum mulai melayani distribusi makanan kepada para penerima manfaat, Senin (13/7).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan mengatakan, masih ada sejumlah SPPG yang belum beroperasi karena sedang menjalani perbaikan maupun kendala teknis lainnya.
“Untuk yang operasional hari ini (kemarin, red) ada 64 SPPG. Sementara beberapa lainnya belum beroperasi karena masih dalam proses perbaikan dan beberapa hal lainnya,” ujarnya.
Slamet mengtakan, berdasarkan informasi dari Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kota Malang, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan hari pertama MBG. Namun, memang beberapa SPPG masih harus menyelesaikan kendala dan persiapan operasional, agar berjalan sesuai SOP dari BGN RI dan optimal untuk para penerima manfaat.
“Untuk di Kota Malang sendiri, secara keseluruhan saat ini terdapat 74 SPPG yang telah tercatat beroperasi, sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG. Namun, sebagian belum operasional di hari pertama sekolah,” tandasnya.
Dimulainya kembali program MBG melalui SPPG tersebut, distribusi bagi peserta didik dan kelompok penerima manfaat di Kota Malang, diharapkan dapat berlangsung optimal. Pemerintah Kota Malang juga terus berkoordinasi dengan pengelola SPPG agar dapur yang masih belum beroperasi dapat segera menyelesaikan perbaikan sehingga seluruh layanan kembali berjalan normal.
Sementara itu, Kadisdikbud Kota Malang Suwarjana mengaku tak ada kendala di hari pertama MBG. “Tidak ada kendala, memang beberapa ada yang belum dapat, tapi dari siswa sebagai oenerima manfaat juga tidak masalah,” sebutnya singkat.
Diketahui sebelumnya, penghentian operasional SPPG selama masa libur sekolah sekitar tiga pekan hingga 12 Juli 2026 lalu, sebagai bagian dari persiapan audit yang akan dilakukan BGN. Selama masa tersebut, seluruh layanan pemenuhan gizi kepada peserta didik, maupun kelompok sasaran lainnya dihentikan sementara, hingga ada arahan lanjutan dari pemerintah pusat. (rex/aim)
