Guntur: Tiap Rupiah Harus Beri Nilai Tambah bagi Masyarakat
MALANG POSCO MEDIA, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) diminta mengubah orientasi pengelolaan APBD agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pasalnya, tingginya angka penyerapan anggaran dinilai sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan daerah.
Catatan dan harapan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jatim, Selasa (14/7/2026).
“Ukuran keberhasilan pengelolaan APBD harus bergeser dari sekadar capaian administrasi menuju manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Jatim, Guntur Wahono.
Guntur menegaskan bahwa indikator kesuksesan yang sesungguhnya adalah sejauh mana APBD mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, anggaran harus efektif dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, memperluas pemerataan pembangunan, serta mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Fraksi PDI Perjuangan menilai pengelolaan APBD ke depan perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis hasil dan dampak pembangunan (outcome and impact oriented). Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat,” pungkas Guntur.
Pandangan senada disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Fraksi PAN menilai besarnya serapan anggaran belum tentu mencerminkan kualitas pembangunan apabila belum memberikan dampak konkret kepada masyarakat.
Menurut mereka, penggunaan APBD tidak boleh berhenti pada hasil fisik (output) seperti pembangunan gedung, penyediaan sarana prasarana, atau pelaksanaan pelatihan semata.
Juru Bicara Fraksi PAN, M. Aziz, menekankan bahwa program-program tersebut harus melahirkan dampak jangka panjang (outcome), salah satunya berupa peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
“Penganggaran berbasis pada luaran adalah paradigma yang harus dipakai, bukan sekadar mengejar tingginya serapan anggaran. Semua harus didasarkan pada indikator yang jelas dan terukur,” kata M. Aziz.
Tak ketinggalan, Fraksi PKS turut mendesak agar kualitas belanja daerah tidak melulu dilihat dari persentase penyerapan anggaran. PKS mendorong agar seluruh alokasi belanja daerah diarahkan pada hasil akhir yang nyata.
“Fraksi PKS merekomendasikan agar seluruh belanja daerah semakin diarahkan pada pencapaian hasil (outcome) dan dampak (impact) yang terukur bagi kesejahteraan warga,” tambah juru bicara Fraksi PKS.
Kesamaan pandangan dari sejumlah fraksi ini menjadi sinyal kuat bagi Pemprov Jatim agar evaluasi APBD tidak lagi berorientasi pada angka statistik serapan. Fokus utama harus dialihkan pada efektivitas penggunaan anggaran demi mengoptimalkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Timur. (has)
