Malang Posco Media, Malang- Sebanyak 827 rumah tidak layak huni di Kota Malang mendapatkan bantuan bedah rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 827 ini setelah Kementrian PKP menambah kuota. Sebelumnya Kementrian PKP hanya melakukan bedah rumah pada 674 unit. Kemudian ditambah langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait sebanyak 153 unit. Maruar menambah kuota untuk bedah rumah ini saat dia datang untuk penyerahan program bedah rumah program BSPS di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Jumat (3/7) siang tadi.
“Saya senang karena hari ini kita memutuskan sesuatu yang membuat sejarah. Tadi saya sudah dapat datanya. Total rumah tidak layak huni di Kota Malang 927 unit. Mendapatkan bantuan bedah rumah dari APBD Kota Malang 50 unit, dari CSR perusahaan 50 unit, BSPS awalnya 674, kami tambah 153 unit. Dengan demikian, tahun 2026 ini RTLH di Kota Malang selesai semua. Tidak ada lagi RTLH di Kota Malang,” kata Maruar.
Saat menanyakan data, Maruar sedikit kesal. Itu karena Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin sempat tak dapat menyajikan data dengan tepat.
Bedah rumah program BSPS itu dikatakan Maruar akan dimulai tanggal 10 Juli 2026 mendatang. Dengan target pengerjaan tiga bulan.
“Tiga bulan. Jika pelaksanaannya dimulai 10 Juli maka akan selesai pada 10 Oktober 2026 mendatang,” tambahnya.
Dia menyebutkan bahwa timnya sudah siap untuk bekerja keras. Dia meminta media ikut melakukan pengawasan dalam proses pembangunan.
“Karena semuanya transparan, rekan-rekan media juga harus ikut memantau. Jika ada yang molor laporkan saja ke kami,” ujarnya.
Maruar juga mengatakan rumah yang ditinjau betul-betul rumah tidak layak huni. Rumah Milik M Jailani salah satu contohnya. Rumah yang terletak di Jalan Malik Dalam RT02 RW 07 Kelurahan Buring itu dikatakannya tidak memiliki pondasi, dengan dinding anyaman bambu dan gentingnya banyak yang bolong, sehingga bocor saat hujan turun.
Selain itu penghuni rumah juga memiliki penghasilan rendah.
“Di belakang juga ada sapi dan ternak lainnya. Ini layak mendapatkan program bantuan bedah rumah,” ungkapnya.
Sementata Wakil Walikota Malang
Ali Muthohirin mengaku senang dengan tambahan kuota yang diberikan Menteri KKP untuk program bedah rumah RTLH.
“Tentu kami berterima kasih karena ini kan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi usulan kita kan kita verifikasi sedemikian rupa 900 sekian itu, sehingga ini kalau disetujui semua kan berarti sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menuju Kota Malang yang layak huni,” ucapnya.
Ali mengatakan Pemerintah Kota Malang juga memiliki program bedah rumah untuk 50 rumah. Anggaran untuk bedah rumah perunit mendapatkan Rp 20 juta. “Karena keterbatasan anggaran, tahun ini kami hanya mampu membedah 50 unit. Kemudian 50 lainnya dari swasta. Karena itu kami bersyukur, ada tambahan kuota dari Kementrian KKP. Sehingga seluruh RTLH di Kota Malang selesai tahun ini,” pungkasnya. (ira/udi)
