MALANGPOSCOMEDIA – Ditetapkannya LGBT sebagai ancaman non-militer oleh pemerintah pusat turut menjadi konsen utama Pemkot Malang. Pasalnya, fenomena LGBT ternyata juga cukup mewarnai kota pendidikan ini. Bahkan, akibat perilaku itu, menyebabkan tingginya kasus HIV dari tahun ke tahun.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mencatat 97 kasus baru Orang dengan HIV (ODIV) sepanjang Januari–Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 35 persen berasal dari kelompok lelaki seks lelaki (LSL), yang masih menjadi populasi kunci dengan temuan kasus terbanyak.
Kepala Dinkes Kota Malang, dr. Husnul Muarif, mengatakan dominasi kasus pada kelompok LSL masih berlanjut seperti yang terjadi pada 2025. Sebab, tahun lalu Dinkes menemukan sekitar 300 kasus HIV di Kota Malang.
“Tahun ini, dari Januari sampai Mei, ada 97 kasus ODIV baru. Sebanyak 35 persen dari jumlah itu berasal dari kelompok LSL dan memang cukup mendominasi,” ungkap Husnul, Senin (6/7).
Dari total kasus baru tersebut, sebanyak 78 persen merupakan laki-laki dan 22 persen perempuan. Menurut Husnul, fokus utama pemerintah bukan pada banyak atau sedikitnya kasus yang ditemukan, melainkan menemukan sumber penularan agar rantai penyebaran HIV dapat diputus.
Untuk mendukung upaya tersebut, Dinkes Kota Malang telah menyediakan 16 fasilitas layanan kesehatan yang mampu melakukan deteksi HIV melalui layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT). Layanan itu tersebar di puskesmas maupun rumah sakit.
Selain kelompok LSL, populasi kunci yang menjadi sasaran skrining meliputi ibu hamil, wanita pekerja seks (WPS), pengguna narkoba suntik, hingga waria.
“Pasien yang telah terdiagnosis HIV akan mendapatkan layanan perawatan, pengobatan, dan dukungan (PDP). Berbeda dengan tuberkulosis yang memiliki masa pengobatan sekitar enam bulan, terapi HIV harus dijalani seumur hidup menggunakan obat antiretroviral (ARV),” beber Husnul
Ia mengatakan konsumsi ARV secara rutin berfungsi menekan jumlah virus di dalam tubuh sehingga viral load menurun. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan terapi sekaligus membantu menurunkan risiko penularan.
Selain pengobatan, Dinkes juga mendorong pasien menjalani kontrol rutin, disiplin mengonsumsi obat, menghindari perilaku berisiko, serta memperoleh dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, pendamping, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Kalau mereka masih melakukan aktivitas berisiko, maka harus berperilaku sehat dengan menggunakan alat pelindung,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya sepakat dengan komitmen pemerintah pusat. Fenomena LGBT diyakini akan merusak generasi bangsa. Ia menyatakan dengan tegas perilaku menyimpang itu perlu diperangi
“Ya, perlu kita perangi,” tegas Wahyu.
Sebagai upayanya, ia akan menggencarkan sosialisasi mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan dari perilaku berisiko, termasuk yang berkaitan dengan LGBT. Menurutnya, Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata membutuhkan langkah antisipasi sejak dini melalui edukasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami sudah meminta ada sosialisasi kepada masyarakat dan OPD terkait dampak terhadap kesehatan. Nanti ada juga program khusus dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan,” pungkas Wahyu. (ian/bua)
