MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Muhammad Dwicky Salsabil Fauza menggelar dialog serap aspirasi dalam rangka reses, Senin (6/7) malam di dapilnya Blimbing.
Saat dialog, Dwicky mengajak warga menyampaikan aspirasi. Sebab aspirasi yang disampaikan akan diperjuangkannya di gedung dewan.
Warga pun curhat tentang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Warga menyampaikan masih adanya kekhawatiran terkait daya tampung sekolah negeri, khususnya di wilayah Kecamatan Blimbing. Sehingga diharapkan ke depan pemerintah dapat melakukan evaluasi dan penambahan kapasitas sekolah agar seluruh calon peserta didik memperoleh akses pendidikan yang lebih merata.
Dwicky mengatakan aspirasi masyarakat itu menjadi bahan evaluasi terkait pendidikan di Kota Malang terutama di wilayah Kecamatan Blimbing.
‘’Pemerintah kota harus memperjuangkan pemerataan kursi mengejar piramida daya tampung pada jenjang pendidikan SD dan SMP dan mendorong pemerintah kota untuk berkordinasi dengan pemerintah provinsi terkait dengan Kecamatan Blimbing yang belum memiliki SMA negeri,’’ kata politisi Nasdem ini.
Karena Dwicky bagian dari Pansus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, warga berharap adanya pengembangan layanan feeder yang terintegrasi dengan Transjatim. Selain itu penerapan skema Buy The Service (BTS) untuk angkutan kota segera bisa dinikmati. Sehingga transportasi umum dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, dan khususnya bagi pelajar.
Diharapkan ke depan tersedia layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau, bahkan gratis bagi siswa dan siswi untuk mendukung aktivitas belajar. Serta keselamatan di jalan raya baik pejalan kaki maupun kendaraan bermotor, Dwicky juga berdiskuai agar ada aturan jelas terkait dengan penggunaan portal pada jalan umum sebagai salah satu cara dalam mengurai kemacetan tanpa mengurangi aspek keamanan lingkungan.
Pada sesi terakhir dibahas mengenai perencanaan pembangunan melalui musrenbang, Pokok Pikiran (Pokir) dan program RT Berkelas. Disampaikan agar pelaksanaan program lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat yang benar-benar menjadi prioritas serta ada dampak langsung khususnya ekonomi yaitu pengajuan berupa pelatihan umkm dan pelatiham soft skill.
Selain itu, Dwicky mendorong agar penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dapat dievaluasi sehingga nilainya tidak terlalu tinggi dan anggaran pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih efisien serta menjangkau lebih banyak kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. (van)
