Sekolah Nasional Terintegrasi di Dampit, Siapkan Skema Awal Satu Siswa per Kecamatan

Berita Lainya

Berita Terbaru

MALANG POSCO MEDIA, MALANG –  Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit mendapat lampu hijau dari DPRD Kabupaten Malang.

Meski menyetujui pendirian proyek bernilai ratusan miliar tersebut, lembaga legislatif ini mengingatkan agar sekolah baru tersebut  nantinya tidak menyedot daya tampung siswa di sekolah-sekolah umum.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menyatakan telah bersepakat mendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Keputusan itu disampaikannya saat rapat koordinasi bersama pimpinan fraksi dan Pemkab Malang di Gedung DPRD Kabupaten Malang, pada Rabu (22/7) lalu.

“Pada prinsipnya DPRD Kabupaten Malang sepakat mendukung. Ini langkah bagus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Malang,” kata Darmadi.

Namun di balik dukungan penuh tersebut, perhatian tertuju pada mekanisme penerimaan siswa.

Saat ditanya bagaimana skema penerimaan siswa agar sekolah umum tidak kekurangan siswa, Darmadi kemudian mengatakan pada tahap awal nantinya ada dua kelas.

“Jadi nanti tahap awal hanya dua kelas. Anggap saja nanti setiap kelas 17 siswa. Kita ada 33 (kecamatan), yang bisa diterima satu kecamatan hanya satu.  Kalau dua kelas 33 siswa cukup,” urai Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sistem penjaringan siswa di Sekolah Nasional Terintegrasi akan menerapkan seleksi tes berbasis standarisasi.

Darmadi menegaskan, lewat mekanisme pembatasan satu siswa per kecamatan, memang murni untuk menjaga sekolah umum atau reguler tidak kekurangan siswa.

“Di samping itu, Sekolah Nasional Terintegrasi ini menjadi salah satu sekolah favorit untuk anak-anak berkemampuan khusus,” tandasnya.

Diberitakan Malang Posco Media sebelumnya, Sekolah Nasional Terintegrasi ini direncanakan mulai dibangun tahun 2026 ini. Pemkab Malang menyediakan lahan seluas 18 hektar di Kelurahan Dampit. Lahan yang digunakan milik Pemkab Malang.

Anggaran pembangunan sekolah yang hanya untuk calon siswa asal Kabupaten Malang tersebut diproyeksikan sekitar Rp 300 miliar beserta operasionalnya yang bersumber dari APBN. (den/van)

Pilihan Editor