MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS menegaskan pentingnya pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta pemerataan akses pembiayaan pendidikan untuk rakyat di Kota Malang. Ditegaskan program pembangunan harus pro rakyat.
Hal itu ditegaskan Mia, sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS saat menggelar dialog serap aspirasi bersama warga dalam rangka reses, Senin (6/7) malam lalu. Mia mengungkapkan, adanya perubahan desil pada DTKS dan mahalnya biaya pendidikan menjadi keluhan utama yang disampaikan oleh warga saat dialog bersama warga.
Masalah ini dinilai berdampak langsung pada pendidikan anak-anak di Kota Malang. Bahkan sampai muncul fenomena mahasiswa yang terpaksa mengundurkan diri akibat kendala biaya maupun kendala administrasi seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Yang dikeluhkan itu tentang perubahan desil, mayoritas perubahan desil. Kemudian tentang biaya pendidikan kok jadi mahal banget. Saya mendengar keluhan warga dan ini menjadi tugas kami mencari solusinya,’’ jelas Mia.
Terkait masalah perubahan desil, ia mengakui bahwa otoritas penentuan tersebut langsung berada di pemerintah pusat. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam dan harus terus berupaya melakukan pemutakhiran data yang riil melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang dikoordinasikan bersama kader Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kalau memang ada komponen-komponen yang sekiranya bisa mengakomodir masyarakat Kota Malang sesuai kondisi riilnya, itu kan akan lebih baik lagi sehingga tepat sasaran semua bantuan-bantuan itu,” jelas Mia yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini.
Selain masalah tersebut, Mia juga menekankan kembali usulan yang pernah ia sampaikan sejak menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Malang. Yakni program beasiswa atau pembiayaan untuk sekolah swasta. Menurutnya, skema beasiswa yang ada saat ini perlu diperluas ke arah sistem penjaminan biaya bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui mekanisme zonasi atau rayon yang saling bertautan (sister school).
“Bukan hanya beasiswa untuk anak-anak yang mau sekolah, tapi pembiayaan di sekolah swasta. Misalnya kita membuat mekanisme PPDB bersama, jadi ada sekolah negeri yang punya sister school atau berafiliasi, sehingga ketika tidak terdaftar di situ, bisa dilimpahkan ke sekolah swasta yang ditautkan,” beber wakil rakyat dari Dapil Kedungkandang ini.
Menanggapi keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai program tersebut, ia menyarankan penerapan proyek percontohan (pilot project) di wilayah-wilayah yang mendesak dan minim fasilitas sekolah negeri terlebih dahulu. Seperti di kawasan Lowokwaru, Kedungkandang (Madyopuro dan Sawojajar), Sukun, Blimbing (Polowijen), dan Klojen.
Sehingga ia berharap setidaknya pemerintah kota memiliki roadmap yang jelas untuk menyelesaikan isu pendidikan dan kemiskinan ini secara bertahap. “Cicil dulu. Kalau memang tidak terselesaikan dalam satu tahun anggaran, dalam tahun ke berapa kita akan selesaikan ini. Jadi harus ada roadmap-nya menuju ke sana, jangan masih angan-angan terus,” pungkas wakil rakyat dua periode ini. (ian/van)
Leave a Reply