MALANG POSCO MEDIA – Hari pertama tahun ajaran 2026/2027 menjadi momentum dimulainya gerakan besar mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, Senin (13/7). Dari Malang, pemerintah pusat meluncurkan Gerakan Nasional Wujudkan MPLS Ramah 2026, sekaligus membuka pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah tingkat nasional yang menegaskan berakhirnya praktik perpeloncoan, kekerasan, hingga budaya merokok di lingkungan sekolah.
Rangkaian kegiatan nasional dipusatkan di dua lokasi di Malang, yakni Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) Malang serta di SMKN 2 Singosari. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh sekolah-sekolah dari berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menegaskan bahwa MPLS Ramah menjadi langkah awal membangun budaya sekolah yang humanis, inklusif, dan berpihak kepada peserta didik. Seluruh satuan pendidikan diminta meninggalkan praktik senioritas, perpeloncoan, maupun hukuman fisik.
“Sekolah harus menjadi aman dan nyaman secara sosial, intelektual, spiritual, maupun fisik. Di sekolah, peserta didik belajar saling menghormati, saling menolong, serta mengembangkan karakter yang baik,” ujarnya.
Tak hanya itu, lingkungan sekolah juga diarahkan menjadi kawasan bebas rokok konvensional maupun rokok elektrik sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang belajar yang sehat.
Komitmen tersebut diperkuat melalui peluncuran Gerakan Nasional Wujudkan MPLS Ramah 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno. Program ini mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai orang tua, guru, pemerintah daerah hingga masyarakat luas, bersama-sama melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.
“Hari ini kita menyelenggarakan Gerakan Nasional Sekolah yang Aman dan Nyaman. Tidak hanya diikuti peserta di Malang, tetapi juga diikuti secara daring oleh banyak sekolah di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pratikno menekankan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius karena meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik maupun psikologis korban. Karena itu, anak-anak diminta berani melapor apabila mengalami atau mengetahui adanya tindakan kekerasan.
“Kalau mengetahui atau mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, seksual maupun di ruang digital, jangan ragu menyampaikan kepada guru ataupun orang tua. Pemerintah akan selalu hadir menjamin anak-anak tumbuh dalam suasana yang aman dan nyaman,” tegasnya.
Senada, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengungkapkan bahwa mayoritas korban kekerasan terhadap anak di Indonesia masih didominasi perempuan, dengan kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak terjadi.
Ironisnya, sebagian besar kasus justru berlangsung di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. “Sebanyak 71 persen kasus terjadi di lingkungan yang seharusnya paling aman bagi anak, yakni di dalam rumah tangga dan satuan pendidikan,” ungkapnya.
Menurut Arifah Fauzi, perlindungan anak harus dimulai dari keluarga, sekolah, ruang publik hingga ruang digital.
“Anak harus memiliki ruang aman di keluarga, sekolah, ruang publik, dan ruang digital. Pemerintah memang sudah memiliki berbagai regulasi, tetapi regulasi tidak akan berjalan tanpa implementasi dan keterlibatan semua pihak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, S.STP., M.M., menyampaikan bahwa Jawa Timur dipercaya menjadi tuan rumah pembukaan MPLS Ramah tingkat nasional karena dinilai konsisten menghadirkan MPLS yang edukatif dan humanis.
“Alhamdulillah Jatim dipercaya untuk pembukaan MPLS. Tujuan utamanya jelas, yakni memperkenalkan lingkungan sekolah, membangun interaksi yang baik antara guru dan murid, serta menanamkan karakter sejak hari pertama masuk sekolah,” kata Aries.
Pemprov Jatim juga meluncurkan Gerakan Integritas Sekolah melalui pendidikan antikorupsi serta deklarasi sekolah bebas rokok dan vape.
“Melalui MPLS, kami ingin memperkenalkan nilai integritas kepada anak-anak. Mereka harus memahami bahwa korupsi mencederai kejujuran dan tanggung jawab. Pendidikan antikorupsi harus mulai dikenalkan sejak hari pertama mereka masuk sekolah,” jelasnya.
Sedangkan terkait kawasan bebas rokok, Aries menegaskan bahwa rokok memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak. “Guru harus menjadi teladan, sehingga tidak boleh ada rokok maupun vape di lingkungan sekolah. Jika ditemukan, akan dilakukan pembinaan dan tindakan yang bersifat edukatif,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan, Pemprov Jawa Timur juga menyalurkan 42.100 paket seragam gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang terdiri atas dua stel seragam, yakni putih abu-abu dan pramuka.
Semangat MPLS Ramah juga diterapkan di daerah. Di Kota Batu, SMP Negeri 02 Batu memulai MPLS SAE dengan berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, hingga kepedulian terhadap lingkungan sosial tanpa adanya praktik perpeloncoan.
Kepala SMP Negeri 02 Batu, Ida Misaroh, M.Pd., menegaskan bahwa hari pertama sekolah menjadi fondasi penting bagi peserta didik baru.
“Hari pertama ini menjadi fondasi penting bagi anak-anak untuk mengenal rumah baru mereka. Melalui MPLS SAE, kami ingin menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat sejak dini, sekaligus memastikan bahwa proses transisi mereka dari jenjang SD ke SMP berlangsung dengan aman, nyaman, dan menyenangkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, siswa mengikuti berbagai materi seperti Wawasan Wiyata Mandala, Aku dan Sekolahku, Aku Anak Indonesia Hebat, Karakterku Kuat, hingga Aku dan Sekitarku.
“Ada juga Aku Anak Indonesia Hebat, Karakterku Kuat yang fokus pada pembentukan karakter, etika, dan moral siswa. Serta Aku dan Sekitarku yang mengajak siswa untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial di sekeliling mereka,” terangnya.
Di sisi lain, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Batu masih menyisakan pekerjaan rumah. Dinas Pendidikan Kota Batu mencatat tiga sekolah belum mampu memenuhi kuota siswa baru, yakni SMP Negeri 5 Kota Batu, SMPN Satu Atap Pesanggrahan, dan SMPN Satu Atap Gunungsari.
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Batu, Cahyawisesa Sri Rama Atmaja, mengatakan, “Ada tiga SMP negeri di Kota Batu yang pagunya tidak terpenuhi untuk tahun ini.”
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi faktor geografis karena ketiga sekolah berada di kawasan perbukitan dengan jumlah penduduk usia sekolah yang relatif lebih sedikit.
“Yang tidak terpenuhi wilayahnya itu di SMPN 5, Satap Pesanggrahan, dan Satap Gunungsari. Ini karena faktor teritorial. Seperti diketahui, Satap Pesanggrahan dan Gunungsari berada di daerah perbukitan. Sedangkan SMPN 5 Kota Batu berada di wilayah paling utara, yakni di Desa Sumberbrantas,” jelasnya. (rex/hud/eri/bua)
