MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Program seragam gratis yang diberikan Pemkot Malang masih dinantikan oleh masyarakat. Hingga pembelajaran tahun ajaran baru dimulai, Pemkot Malang belum juga mendistribusikan seragam gratis karena sedang berlangsung proses verifikasi. Hal ini dikarenakan program seragam gratis pada tahun ini dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu, khususnya di kategori desil 1 dan desil 2 saja.
Kondisi ini pun disoroti oleh masyarakat, khususnya orang tua wali murid baru. Abdul Karim, orang tua wali murid di salah satu SD negeri di Kecamatan Blimbing, menyayangkan minimnya sosialisasi program tersebut.
“Seharusnya program itu disampaikan jauh hari. Kalau tahu ada peluang dapat seragam gratis, otomatis kami akan coba mengajukan. Kalau sekarang ya sudah beli, seragam lengkap kemarin itu saya habis Rp 600 ribuan. Bagi saya, itu ya sangat-sangat berat,” terang Karim kepada Malang Posco Media, Selasa (14/7).
Ia berharap tahun berikutnya program tersebut bisa diadakan lagi dengan lebih baik. Tidak hanya tepat waktu tapi juga tepat sasaran. Kondisi itu juga mendapat perhatian di Komisi D DPRD Kota Malang. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menyebut, anggaran program seragam gratis sudah direncanakan sejak lama ketika penyusunan APBD murni. Sehingga seharusnya seragam gratis sudah bisa digunakan tepat waktu ketika tahun ajaran baru dimulai.
“Pemerintah itu kemampuan keuangannya memang tahun ini tidak mampu menanggung keseluruhan, jadi memang sepertinya hanya beberapa setel saja. Tapi semestinya proses pendistribusian ini momentumnya harus sekarang (tahun ajaran baru dimulai), kalau tidak ya sudah lewat,” ujar Suryadi.
Selain ketepatan waktu, Suryadi juga menekankan agar program tersebut juga tepat sasaran. Sebab, anggaran seragam gratis diakui cukup drastis penurunannya dibandingkan tahun pertama ketika program seragam gratis tersebut digulirkan pada 2025.
Salah satu kriteria penerimanya, memang bisa menggunakan kategori desil. Namun Suryadi juga mengingatkan agar program ini tidak hanya dinikmati oleh murid di sekolah negeri saja.
“Memang difokuskan pada sekolah negeri, tapi juga tidak memportal tidak boleh hanya sekolah swasta yang mengajukan, karena peserta didik yang tidak mampu itu kan tidak hanya di negeri. Maka silakan bagi yang tidak mampu, bisa mengajukan karena ruangnya ada,” tuturnya.
Seandainya kuota seragam gratis telah habis ketika pendistribusian dan masih ada masyarakat yang membutuhkan, Suryadi siap memfasilitasi dengan berkoordinasi ke Dinas Pendidikan. Sebab tentunya dinas terkait telah mengalokasikan kuota cadangan untuk mitigasinya.
Kondisi fiskal Pemkot Malang di tahun depan, diakui Suryadi juga masih akan menjadi tantangan. Oleh karena itu, supaya program seragam gratis bisa lebih dimaksimalkan, Suryadi berharap Pemkot Malang bisa meningkatkan pendapatan daerah supaya bisa mengimbangi kebutuhan belanja daerah, termasuk untuk belanja program strategis seperti seragam gratis yang menjadi salah satu janji politik kepala daerah.
“Mudah-mudahan di tahun 2026 ini dengan sejumlah sektor potensial yang ada, bisa dimudahkan dan dimaksimalkan, pendapatan bisa meningkat. Karena postur anggaran Dinas Pendidikan, itu kan yang terbesar di Pemkot Malang mencapai Rp 659 miliar, walaupun memang kebanyakan adalah untuk belanja pegawai,” tandasnya. (ian/aim)
Leave a Reply