MALANG POSCO MEDIA – Rencana penambahan koridor Trans Jatim di Kota Malang ternyata masih ada gejolak. Yakni dari kalangan sopir angkot yang menyampaikan penolakannya terhadap layanan BTS (Buy The Service) dari Pemprov Jawa Timur tersebut.
Kali ini, para sopir dari beberapa paguyuban dan aliansi sopir, ‘wadul’ ke DPRD Kota Malang, Kamis (16/7). Puluhan sopir angkot ini tegas menolak rencana penambahan koridor Trans Jatim karena merasa pendapatannya akan semakin menurun.
“Menolak karena sudah bersinggungan sekali dengan kami. Jadi sangat merugikan buat transportasi angkutan kota,” tegas Bambang Kurniawan, Ketua Aliansi Sopir Angkot Kota Malang (ASAM) saat hearing bersama Komisi C DPRD Kota Malang kemarin.
Bambang menyebut, dengan adanya koridor 1 Trans Jatim yang sudah beroperasi sejak November tahun lalu saja, pendapatan para sopir sudah cukup terdampak. Ia khawatir jika koridor ditambah, pendapatan mereka makin menurun dan akhirnya justru mematikan moda transportasi angkot. Tidak hanya itu, adanya rencana penambahan koridor tersebut juga dinilainya berpengaruh pada soliditas para sopir angkot.
“Kami tidak ingin bahwa persatuan dan kesatuan transportasi di Kota Malang ini akan pecah kembali. Kami coba berkolaborasi, bagaimana membentuk transportasi angkutan kota itu yang lebih baik dengan kearifan lokal pastinya,” tutur dia.
Mendengar keluhan dan penolakan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin, mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemilik kebijakan. “Kami dari DPRD Kota Malang ingin meneruskan aspirasi ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pesan kami adalah jangan sampai ada paguyuban yang tertinggal,” ujarnya.
Anas menegaskan, proses komunikasi terkait rencana Trans Jatim Koridor 2 harus melibatkan seluruh paguyuban sopir angkot agar tidak terjadi miskomunikasi. Disamping, pihaknya juga ingin mengetahui skema utuh Trans Jatim Koridor 2, termasuk program integrasi yang mendukung transportasi lokal seperti angkot ini.
Sebab, Anas sejak awal berkeinginan, hadirnya Trans Jatim justru harus bisa memberi manfaat kepada para sopir angkot. Layanan Trans Jatim harus terintegrasi dengan moda transportasi lokal.
“Trans Jatim ini juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola transportasi lokal kita agar bisa terintegrasi dan bersinergi dengan program-program yang lain,” kata politisi dari PKB Kota Malang ini.
Ia menambahkan, DPRD Kota Malang bersama Dinas Perhubungan Kota Malang akan mengajak audiensi ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk membahas skema Koridor 2 tersebut. Sekaligus, juga mengevaluasi pelaksanaan Koridor 1 yang sudah berjalan. Surat permohonan audiensi akan dikirimkan dalam waktu dekat.
Namun Anas juga mengingatkan, perbaikan tata kelola angkot tetap harus dilakukan terlepas dari ada atau tidaknya Trans Jatim. Sebab, bagaimana pun masyarakat tetap akan memilih moda transportasi mana yang paling nyaman dan layak digunakan.
Dengan kata lain, jika angkot tidak berbenah dan tidak melakukan upgrade, maka persaingan ke depan akan tetap sulit karena masyarakat pasti akan menjatuhkan pilihan ke moda transportasi lain.
“Kalau tata kelola transportasi lokal ini tidak kita perbaiki, walaupun tidak ada Trans Jatim, teman-teman sopir juga tidak akan bisa bertahan. Perkembangan semakin cepat, masyarakat akan memilih yang nyaman, yang cepat dan yang murah. Ini sudah teori pasar,” tegas Anas. (ian/bua)
