MALANG POSCO MEDIA, SURABAYA – Tingginya kasus HIV/AIDS di Jawa Timur mendapat perhatian DPRD Jatim. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota didorong memperkuat penanganan secara komprehensif karena persoalan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, pendidikan, hingga ketahanan keluarga.
Anggota DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati mengatakan, tren peningkatan kasus HIV di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Meningkatnya kasus HIV di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Sidoarjo, harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial, pendidikan, dan ketahanan keluarga,” ujarnya di Surabaya, Rabu (22/7).
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2025, jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS di provinsi tersebut mencapai 65.238 orang. Sementara sepanjang Januari hingga Maret 2025 tercatat 2.599 kasus baru, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah kasus tertinggi secara nasional.
Menurut Lilik, kondisi itu menjadi sinyal perlunya langkah penanganan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan lintas sektor agar laju penularan dapat ditekan.
Fraksi PKS DPRD Jatim, lanjutnya, mengusulkan tiga langkah strategis. Pertama, memperkuat edukasi dan literasi masyarakat mengenai pencegahan HIV, terutama bagi kalangan remaja dan usia produktif yang dinilai rentan terhadap penularan.
Kedua, memperluas akses layanan skrining, konseling, serta pengobatan sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa rasa takut maupun stigma.
Ketiga, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga untuk membangun perilaku hidup sehat sekaligus mencegah perilaku berisiko.
“Data yang dipublikasikan menunjukkan adanya tren peningkatan temuan kasus sehingga diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Lilik menambahkan, penanganan HIV/AIDS harus dilakukan secara seimbang. Selain memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, penguatan nilai keluarga, dan pembinaan karakter generasi muda, pemerintah juga harus memastikan orang yang hidup dengan HIV memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi.
“Stigma justru dapat menghambat deteksi dini dan pengobatan. Karena itu, masyarakat yang hidup dengan HIV harus mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Ia berharap tingginya angka kasus HIV/AIDS di Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta membangun ketahanan keluarga sebagai benteng utama melindungi generasi mendatang. (ntr/aim)
Leave a Reply