MALANG POSCO MEDIA-Ternyata masih banyak sekolah rusak di Kota Malang. Pun butuh anggaran besar untuk renovasi. Bayangkan dari 90-an yang mendaftar, 83 sekolah yang rencananya mendapatkan perbaikan tahun ini. (baca grafis di Koran Malang Posco media)
Untuk merenovasi sekolah rusak itu, butuh bantuan anggaran. Tidak hanya melalui program rehabilitasi dari pemerintah pusat tapi juga perbaikan dari daerah.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Kota Malang Muflikh Adhim menyebut, salah satu sekolah yang masuk program perbaikan yakni SDN Purwantoro 4 Malang. Sekolah tersebut menjadi prioritas karena tingkat kerusakannya yang cukup berat.
“Itu yang prioritas dan harus segera ditangani. Karena kuda-kuda atapnya ambruk. Jadi kami lakukan perbaikan,” jelas Adhim, Rabu (22/7) kemarin.
Adhim menyebut, alokasi untuk perbaikan sekolah di APBD 2026 sangat terbatas, yakni hanya sekitar Rp 1 miliar. Jika mengacu besaran tersebut, maka hanya ada lima sekolah yang dilakukan perbaikan. Itu pun, Adhim menyebut alokasi dana bersifat stimulan itu khusus untuk sekolah yang sudah mendesak.
“Jadi APBD kita hanya menangani yang mendesak, sangat mendesak. Contohnya plafonnya mau ambrol, kuda-kudanya yang rusak, yang membahayakan. Yang sekiranya kalau dipakai itu membahayakan,” jelas Adhim.
Oleh karena itu, pihaknya sejak awal tahun ini telah mendorong sekolah sekolah yang mengalami kerusakan berat untuk mendaftar dan mengajukan rehabilitas sekolah ke pusat. Adhim menyebut, setelah sekolah mendaftar lewat Dapodik disertai data kerusakan, pemerintah kemudian melakukan verifikasi.
“Dari 90-an yang mendaftar, hasilnya ada sebanyak 83 sekolah yang rencananya mendapatkan perbaikan tahun ini,” beber Adhim.
Melalui program tersebut, jenis perbaikan akan menyesuaikan dengan tingkat kerusakan. Bisa hanya berupa perbaikan sebagian sesuai bagian yang rusak. Tapi jika memang kerusakan sudah terlalu parah, memang dimungkinkan bisa membangun baru.
“Tapi yang dimaksud bangun baru itu bukan bangun sekolahnya baru, bukan. Tapi ada bangun kelas baru begitu ya. Salah satu contoh seperti kemarin itu di sekolah swasta, saya lupa. Jadi semua sekolah bisa, baik negeri maupun swasta, dari TK, SD, SMP,” tutup Adhim. (ian/van)
