MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Malang menjadi perbincangan hangat dalam dialog serap aspirasi dalam rangka reses yang digelar Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suyadi di Dapilnya Sukun, Selasa (7/7) lalu.
Dalam kesempatan tersebut, keluhan terkait SPMB mendominasi masukan yang disampaikan oleh warga.
Suyadi mengungkapkan, pada hari pelaksanaan reses saja, pihaknya telah menerima laporan dari lebih dari puluhan orang tua yang mengeluhkan anak mereka tidak lolos dalam seleksi SPMB. Fenomena ini disinyalir terjadi karena tidak terpenuhinya sejumlah jalur seleksi formal.
“Banyak anak yang belum dapat sekolah juga. Yang sudah melapor (dalam sehari) ke saya lebih dari 20 orang. Penyebabnya ya karena satu, domisili tidak kena (jalur zonasi), nilai tidak masuk, dan jalur afirmasi juga tidak lolos,” beber Suyadi.
Lebih lanjut, Suyadi yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Kota Malang tersebut menjelaskan, salah satu akar permasalahan utama dari persoalan ini adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri yang ada di Kota Malang.
Berdasarkan data yang didapatkannya, jumlah lulusan SD di Kota Malang saat ini mencapai hampir 14.000 siswa. Sementara itu, daya tampung total untuk jenjang SMP negeri hanya berkisar antara 8.000 hingga 9.000 kursi saja.
“Ya jelas tidak menutup (kuotanya). Salah satu penyebabnya memang keterbatasan daya tampung sekolah itu sendiri, dan itu menjadi poin utamanya,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, Suyadi juga menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya mengenai banyaknya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan di Kota Malang yang hingga kini belum diserahkan oleh pihak pengembang (developer) kepada Pemerintah Kota Malang.
“Fakta itu terjadi di lapangan. Banyak perumahan yang PSU-nya belum diserahkan. Mengenai alasannya, nah itu tentu menjadi urusan internal dari pihak pengembang,” tutur Suyadi.
Sementara terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Suyadi mengakui juga ada yang mempertanyakannya. Namun sampai saat ini belum sampai menjadi pembahasan yang krusial di tingkat bawah. Menurutnya, masyarakat saat ini lebih berfokus pada pemenuhan fasilitas dasar seperti pendidikan dan infrastruktur lingkungan.
“Kalau MBG tidak terlalu dibahas, masyarakat menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan penciptanya saja,” tandasnya. (ian/van)
Leave a Reply