Sensus Ekonomi di Kota Malang dan Kota Batu Progres Positif
MALANG POSCO MEDIA-Pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kota Malang dan Kota Batu menunjukkan progres luar biasa. Namun petugas menghadapi sejumlah kendala dan tantangan di lapangan.
Di Kota Malang misalnya, petugas Sensus Ekonomi harus menghadapi berbagai kendala. Misalnya warga yang sulit ditemui akibat jam kerja, rumah kosong karena penghuni pindah atau bepergian. Selain itu wilayah tertentu seperti kawasan elite yang memerlukan koordinasi dengan satpam dan RT. Bahkan di Kota Batu dikira mata-mata pajak.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjaifudin. Kendati menghadapi tantangan, Umar memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Malang dipastikan telah berjalan on-the-track sesuai rencana.
Sebab, hingga Rabu (29/7) kemarin, progresnya telah mencapai 67,8 persen, atau setara dengan capaian rata-rata nasional.
Umar Sjaifudin menegaskan, petugas di lapangan tidak hanya melakukan pemutakhiran data prelist atau direktori data awal, tetapi juga mendata temuan baru yang belum tercatat sebelumnya.
“Teman-teman di lapangan selain meng-update yang ada di prelist, juga ada tambahan baru yang belum ada di prelist. Harus datang secara sensus, door to door, dari bangunan satu ke bangunan lain, dari rumah tangga satu ke rumah lain sampai 100 persen,” kata Umar kepada Malang Posco Media, Rabu (29/7) kemarin.
Ia merinci, jumlah unit dalam prelist berdasarkan kepala keluarga (KK) dan usaha mencapai sekitar 460 ribu. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 ribu merupakan KK dan sekitar 140 ribu merupakan unit usaha. Pendataan turut menyasar bangunan komersial seperti mal dan pasar, bukan hanya rumah tangga.
“Jadi di mal pun itu juga kami data, bukan hanya di rumah saja. Termasuk di pasar-pasar, itu juga kami data pedagang yang ada di sana,” sebut Umar.
Materi pertanyaan dalam SE 2026 mencakup pendapatan, status kepemilikan rumah, penggunaan listrik, hingga keterangan kepemilikan aset.
Umar menyebut, tahun ini sensus juga menyasar usaha yang tidak terlihat secara fisik, seperti usaha daring, ojek online, konten kreator, dan YouTuber, yang belum tertangkap pada Sensus Ekonomi 2016.
“10 tahun lalu kan belum ada seperti itu ya, belum tertangkap saat sensus ekonomi di tahun 2016. Harapannya tahun ini bisa ditangkap, usaha online di masyarakat seperti konten kreator, youtuber dan sebagainya,” katanya.
Terkait kekhawatiran masyarakat soal dugaan penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus, Umar memastikan setiap petugas dibekali surat tugas resmi dari BPS yang diketahui lurah hingga RT setempat. Petugas juga mengenakan rompi atau seragam bertuliskan Sensus Ekonomi, membawa id card berisi kode QR untuk validasi, serta pendataannya menggunakan gadget atau HP.
Umar menegaskan, kegiatan sensus tidak berkaitan sama sekali dengan pajak dan bukan program dadakan. Ia menjelaskan BPS memiliki mandat melaksanakan tiga jenis sensus secara berkala, yakni Sensus Ekonomi setiap tahun berakhiran 6 seperti 2016, Sensus Penduduk setiap tahun berakhiran 0 seperti 2020, dan Sensus Pertanian setiap tahun berakhiran 3 seperti 2023.
“Karena sekarang lagi rame, kok tiba-tiba ada sensus, dikait-kaitkan dengan asumsi macam-macam, termasuk dikaitkan dengan pajak. Jadi ada ketidaktahuan masyarakat saja, bahwa sebenarnya ini bukan kegiatan yang dadakan,” jelas dia.
Sementara untuk kawasan militer, Umar menyebut telah ada koordinasi dengan pimpinan setempat sehingga proses pendataan berjalan lancar, meski kendala mutasi atau tugas luar kota oleh anggota tetap ada.
Dari sisi sumber daya manusia, BPS Kota Malang mengerahkan sekitar 620 petugas, terdiri atas pengawas dan petugas lapangan, dengan lebih dari 560 orang bertugas langsung mendata di lapangan.
Setiap petugas rata-rata menangani 800 hingga 900 rumah tangga atau usaha, selama dua setengah bulan masa tugas, dengan target 11 hingga 13 titik per hari.
“Kalau SE ini pertanyaannya banyak, minimal menyita waktu satu jam lebih. Itu kalau anggota rumahnya sedikit, kalau ada lima ya semua ditanyakan. Belum lagi kalau ada usaha, nanti tanya soal usahanya. Jadi bisa satu jam sampai 1,5 jam,” jelasnya.
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 mendatang. Umar optimistis proses pendataan dapat rampung tepat waktu dengan dukungan tim internal BPS yang turut membantu di lapangan.
Ia berharap masyarakat Kota Malang dapat menerima petugas sensus dan memberikan jawaban yang jujur demi keakuratan data.
“Sensus ekonomi ini selain mendata kuantitasnya, tentunya yang terpenting adalah kualitas data. Sehingga nanti kelihatan betul Kota Malang itu struktur ekonominya seperti apa. Dengan keakuratan itu, akan menjadi bahan perencanaan pembangunan dan dasar kebijakan pemerintah supaya tidak keliru,” tandasnya.
Sementara itu, langkah para petugas Sensus Ekonomi di Kota Batu juga tak sepenuhnya mulus.
Mulai dari dicurigai sebagai mata-mata pajak, terhalang narasi negatif media sosial, hingga pintu rumah yang tertutup rapat, jadi makanan sehari-hari mereka di lapangan.
Meski begitu, perjuangan para petugas BPS Kota Batu ini membuahkan hasil manis. Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan lapangan resmi menembus angka 56,32 persen dari total target.
Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo, optimistis target besar 100 persen pada 31 Agustus mendatang bakal tersapu bersih.
“Target kami per 15 Juli sebenarnya 40 persen, dan akhir Juli 60 persen. Dengan capaian 56,32 persen saat ini, kita cuma butuh kurang dari 4 persen lagi untuk memenuhi target bulanan,” ujar Herlina.
Dalam sensus kali ini, BPS menerapkan prinsip sweep total. Tak peduli bangunan berpenghuni, tempat usaha, fasilitas umum, bahkan bangunan kosong sekalipun, semuanya disisir dari rumah ke rumah.
Namun dinamika di lapangan diakui Herlina jauh berbeda dibanding sensus 10 tahun lalu. Era digital membawa tantangan baru: krisis kepercayaan dan rumor media sosial.
“Banyak warga, terutama pelaku usaha di area perkotaan, mendadak enggan didata karena takut datanya dibocorkan ke dinas perpajakan. Padahal itu tidak benar,” tegasnya.
Karakter wilayah rupanya sangat menentukan kelancaran pendataan. Untuk Kecamatan Bumiaji (60,97 persen) menjadi yang tercepat. Ini karena kultur pedesaan yang ramah membuat warga lebih terbuka. Uniknya, demi menemui petani yang sibuk di ladang sejak pagi, petugas menggunakan jurus malam dengan door-to-door dari siang hingga malam hari.
Kecamatan Junrejo (58,99 Persen) mampu menyusul cepat walau dipadati banyak unit usaha. Kecamatan Batu (52,18 persen) paling menantang, wilayah pusat kota ini sempat mencatatkan tingkat penolakan awal paling tinggi akibat isu pajak dan privasi. Untuk melunakkannya, BPS merangkul Ketua RT setempat guna melakukan pendekatan persuasif.
Menepis semua ketakutan warga soal kebocoran data, Herlina menegaskan bahwa Sensus Ekonomi saat ini sudah serba digital (paperless) menggunakan aplikasi Android yang terhubung langsung ke server terenkripsi.
Tak main-main, BPS juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengawal keamanan data setiap hari.
“Masyarakat tak perlu ragu atau takut lagi. Sambutlah kedatangan petugas kami dengan tangan terbuka demi masa depan ekonomi Kota Batu,” pungkas Herlina. (ian/eri/van)
